Pajak

Pada tahun 2025, pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor ekonomi strategis melalui pemberian insentif pajak, salah satunya adalah insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga, serta menjaga keberlangsungan usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global. Adanya kebijakan fiskal ini memberi peluang sekaligus […]

Pada awal tahun 2025, Menteri Keuangan Indonesia merilis PMK Nomor 15 Tahun 2025 sebagai upaya untuk memperbarui dan menyempurnakan proses pemeriksaan pajak. Aturan baru ini menggantikan ketentuan sebelumnya dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas, kejelasan hukum, serta pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Klasifikasi Pemeriksaan Terbaru PMK 15/2025 membagi pemeriksaan pajak ke

Sejak tarif PPN naik jadi 11% pada April 2022, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) langsung merilis e-Faktur 3.2. Versi baru ini terbentuk untuk menyesuaikann sistem faktur pajak elektronik sama aturan tarif terbaru, sekaligus bantu para Pengusaha Kena Pajak (PKP) supaya lebih gampang ngurus pelaporan pajaknya. Apa Sih yang Baru di e-Faktur 3.2? Di e-Faktur 3.2 ini,

Untuk menjaga kualitas layanan perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, pemerintah memperbarui ketentuan terkait profesi tax consultant. Salah satunya melalui PMK No. 175/PMK.01/2022, yang menggantikan ketentuan sebelumnya. Tujuannya adalah meningkatkan standar kompetensi, etika, dan juga akuntabilitas para konsultan pajak dalam mendampingi wajib pajak. Jalur Sertifikasi: Menjadi Konsultan Pajak Berlisensi Setiap individu yang ingin menjadi konsultan

Kementerian Keuangan kembali menyempurnakan aturan mengenai profesi konsultan pajak lewat terbitnya PMK Nomor 175/PMK.01/2022. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya, yaitu PMK 111/PMK.03/2014, dan mulai berlaku sejak 2 Desember 2022. Tujuan utama dari revisi ini adalah untuk meningkatkan standar profesionalisme, transparansi, serta pengawasan terhadap penyedia jasa konsultasi perpajakan di Indonesia. Kewajiban Baru: Izin Praktik & Pendaftaran

Pemerintah melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan perubahan besar dalam kewajiban pelaporan konsultan pajak. Jika sebelumnya pelaporan dilakukan satu kali dalam setahun, ke depan mekanismenya akan beralih menjadi bulanan. Kebijakan ini rencananya mulai diberlakukan pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan tata kelola profesi konsultan pajak. Mengapa Pelaporan

Dalam upaya menekan dampak perubahan iklim dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, berbagai negara—termasuk Indonesia—mengimplementasikan kebijakan insentif pajak hijau. Kebijakan ini hadir sebagai langkah konkret pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal kepada pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan efisiensi energi. Apa Itu Insentif Pajak Hijau? Insentif pajak hijau merupakan bentuk kebijakan perpajakan yang memberikan

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan juga globalisasi, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Menyikapi hal ini, negara-negara anggota OECD dan G20 sepakat menerapkan kebijakan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak 2024 dan juga terus diperkuat di tahun 2025. Apa