Pajak makin digital, sistem makin canggih—dan kini giliran Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang naik pangkat jadi NPWP versi baru. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti kabar baik: satu nomor untuk semua urusan pajak. Tapi di balik penyederhanaan itu, ada tanggung jawab baru yang diam-diam menanti para akuntan dan konsultan pajak. Transformasi Besar di Sistem Pajak […]
NIK Jadi NPWP: Akuntan Wajib Rajin Validasi Data Klien! Read More »
Per 1 Juli 2025, pemerintah akan resmi memberlakukan pajak karbon sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini menyasar terutama sektor pembangkit listrik dan industri padat emisi seperti semen dan petrokimia. Besaran tarif yang ditetapkan adalah Rp 30.000 per ton CO₂e—sekitar USD 2 per ton—yang mulai memengaruhi perhitungan biaya operasional perusahaan berdampak emisi tinggi.
Pajak Karbon Berlaku Mulai 1 Juli 2025: Apa yang Harus Dipersiapkan? Read More »
Dunia perpajakan Indonesia sedang bersiap menghadapi perubahan besar. Salah satu yang cukup menyita perhatian adalah wacana dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Konsultan Pajak. RUU ini bukan sekadar aturan tambahan, tapi bisa menjadi tonggak baru yang mengatur etika, lisensi, kompetensi, hingga perlindungan hukum bagi para konsultan pajak di Indonesia.Dan pertanyaannya: sudahkah para konsultan pajak siap
Integritas dan Profesionalisme Konsultan Pajak Menjelang RUU Profesi: Siapkah Kita? Read More »
Di era digital dan Industri 4.0, industri kreatif bukan cuma soal seni dan ide brilian. Sektor ini sekarang jadi salah satu penopang ekonomi nasional—mulai dari content creator, YouTuber, game developer, desainer UI/UX, hingga startup teknologi berbasis kreativitas. Tapi di balik itu semua, muncul satu pertanyaan yang sering bikin mereka bingung: “Pajak gue gimana, ya?” Ketika
Peran Konsultan Pajak & Akuntan di Industri Kreatif 4.0 Read More »
Sejak awal 2024, istilah “CoreTax error lagi” sudah kayak makanan sehari-hari buat para akuntan dan konsultan pajak. Niatnya sih bagus—CoreTax hadir buat mendigitalisasi seluruh proses administrasi pajak, biar lebih efisien, cepat, dan transparan. Tapi nyatanya? Banyak yang malah stres duluan sebelum bisa klik “submit”. Mulai dari susah login, gagal kirim e-Bupot, SPT yang mentok di
Akuntan Wajib Siaga: Risiko Teknologi CoreTax dan Strategi Mitigasi Read More »
Pemerintah lagi serius membenahi dunia pajak digital. Salah satu gebrakannya adalah rencana pemotongan pajak otomatis (withholding tax) sebesar 0,5% untuk penjual di e‑commerce, seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan sejenisnya.Kalau kamu pelaku UMKM online atau orang yang ngurus pembukuan mereka, ini berita yang penting banget. Rencananya, kebijakan ini bakal jalan mulai Juli 2025. Jadi
Pajak E‑Commerce Dipotong Otomatis, Gimana Nasib Akuntan dan Konsultan Pajak? Read More »
Dunia perpajakan tengah memasuki fase baru. Sejak G20 dan OECD menyepakati skema Pillar 1 dan Pillar 2 dalam inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0, regulasi pajak tak lagi terbatas pada yurisdiksi domestik. Kini, korporasi multinasional (MNEs) ditantang untuk membayar pajak minimum global—di mana pun mereka beroperasi. Indonesia, melalui PMK No. 136/2023, telah menyatakan
Pajak Minimum Global (Pillar 2): Siapkah Korporasi Multinasional? Read More »
Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap perpajakan Indonesia terus berubah dengan sangat cepat. Mulai dari digitalisasi sistem melalui CoreTax, implementasi integrasi NPWP–NIK, hingga munculnya pajak atas transaksi digital dan rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Di tengah derasnya perubahan ini, satu tren menonjol semakin terlihat: permintaan terhadap jasa konsultan pajak meningkat secara signifikan. Wajib pajak, baik pribadi
Permintaan Jasa Konsultan Pajak Meningkat Karena Regulasi yang Semakin Kompleks Read More »
Perubahan regulasi pajak yang kian cepat, digitalisasi melalui CoreTax 3.0, serta integrasi NPWP-NIK membuat banyak pelaku usaha dan wajib pajak kebingungan memahami kewajiban mereka. Di tengah kompleksitas tersebut, edukasi menjadi elemen krusial, bukan hanya untuk wajib pajak, tapi juga bagi para praktisi dan calon konsultan pajak. Melihat urgensi itu, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengambil
Peningkatan Edukasi Akuntansi & Pajak oleh IKPI: Mendorong Kepatuhan dan Profesionalisme Read More »
Tahun 2025 menandai babak baru dalam sejarah administrasi perpajakan Indonesia. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan dengan dua komponen utama: CoreTax 3.0 dan implementasi penuh Single Identification Number (SIN) atau integrasi NPWP dengan NIK. Keduanya bukan hanya soal teknologi, tapi juga transformasi sistemik yang memengaruhi cara wajib pajak, konsultan, dan
Digitalisasi Pajak: CoreTax & Single Identification Number (SIN) 2025 Read More »
