Pajak

Per 1 Juli 2025, pemerintah akan resmi memberlakukan pajak karbon sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini menyasar terutama sektor pembangkit listrik dan industri padat emisi seperti semen dan petrokimia. Besaran tarif yang ditetapkan adalah Rp 30.000 per ton CO₂e—sekitar USD 2 per ton—yang mulai memengaruhi perhitungan biaya operasional perusahaan berdampak emisi tinggi. […]

Dunia perpajakan Indonesia sedang bersiap menghadapi perubahan besar. Salah satu yang cukup menyita perhatian adalah wacana dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Konsultan Pajak. RUU ini bukan sekadar aturan tambahan, tapi bisa menjadi tonggak baru yang mengatur etika, lisensi, kompetensi, hingga perlindungan hukum bagi para konsultan pajak di Indonesia.Dan pertanyaannya: sudahkah para konsultan pajak siap

Di era digital dan Industri 4.0, industri kreatif bukan cuma soal seni dan ide brilian. Sektor ini sekarang jadi salah satu penopang ekonomi nasional—mulai dari content creator, YouTuber, game developer, desainer UI/UX, hingga startup teknologi berbasis kreativitas. Tapi di balik itu semua, muncul satu pertanyaan yang sering bikin mereka bingung: “Pajak gue gimana, ya?” Ketika

Dunia perpajakan tengah memasuki fase baru. Sejak G20 dan OECD menyepakati skema Pillar 1 dan Pillar 2 dalam inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0, regulasi pajak tak lagi terbatas pada yurisdiksi domestik. Kini, korporasi multinasional (MNEs) ditantang untuk membayar pajak minimum global—di mana pun mereka beroperasi. Indonesia, melalui PMK No. 136/2023, telah menyatakan

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap perpajakan Indonesia terus berubah dengan sangat cepat. Mulai dari digitalisasi sistem melalui CoreTax, implementasi integrasi NPWP–NIK, hingga munculnya pajak atas transaksi digital dan rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Di tengah derasnya perubahan ini, satu tren menonjol semakin terlihat: permintaan terhadap jasa konsultan pajak meningkat secara signifikan. Wajib pajak, baik pribadi

Awal tahun biasanya menjadi momen penting dalam pengumpulan penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan. Namun, Januari 2025 justru dibuka dengan catatan mengejutkan—penerimaan pajak nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Situasi ini mengejutkan banyak pihak, mengingat pemerintah selama dua tahun terakhir terus menggembar-gemborkan keberhasilan reformasi sistem digital perpajakan melalui CoreTax

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga mengurangi ketegangan antara fiskus dan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menggulirkan kebijakan relaksasi pemeriksaan pajak. Langkah ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi administrasi perpajakan—terutama menjelang terberlakukannya sistem Coretax 3.0 secara penuh. Tapi apa sebenarnya arti dari “relaksasi pemeriksaan pajak”? Apakah ini berarti wajib

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dikabarkan tengah menyiapkan revisi aturan pelaporan konsultan pajak, dari semula dilakukan setahun sekali, menjadi setiap bulan mulai tahun 2026. Perubahan ini disebut sebagai bagian dari agenda besar transparansi dan digitalisasi pengawasan profesi perpajakan. Bagi para konsultan pajak, hal ini menjadi alarm sekaligus peluang. Di satu sisi, beban administratif dan risiko ketidakpatuhan