Konsultan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 26/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak penting dalam praktik beracara di Pengadilan Pajak. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 36A ayat (1) UU Pengadilan Pajak yang mengharuskan keberatan terlebih dahulu sebelum banding, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, wajib pajak kini tidak lagi harus […]

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa manfaat besar dalam berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan, keuangan, pendidikan, hingga pemerintahan. Namun, seiring dengan peningkatan pemanfaatannya, muncul pula tantangan serius terkait etika dan legalitas. Untuk itulah audit terhadap sistem Artificial Intelligence, khususnya dalam aspek etika dan hukum, menjadi semakin penting demi memastikan teknologi ini berjalan

Di tengah perkembangan teknologi digital, blockchain semakin diadopsi di berbagai bidang, termasuk hukum. Karena sifatnya yang transparan, terdesentralisasi, dan sulit diubah, blockchain memiliki potensi besar untuk mengotomatisasi berbagai proses hukum. Teknologi ini mampu mengatasi masalah seperti prosedur birokrasi yang rumit, biaya tinggi, serta ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum. Fungsi Blockchain dalam Otomatisasi Proses Hukum Blockchain menyimpan

Di era digital saat ini, transformasi layanan hukum menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah terakses. Menyadari pentingnya hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menginisiasi langkah-langkah strategis untuk menghadirkan layanan hukum berbasis teknologi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Langkah Strategis Kemenkumham Pada

Pertumbuhan industri pertambangan di Indonesia memunculkan kebutuhan yang tinggi akan profesional hukum yang paham akan seluk-beluk regulasi dan dinamika sektor ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, program pelatihan dan sertifikasi bagi konsultan hukum serta pengacara pertambangan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan keahlian serta profesionalisme. Tujuan Program Inisiatif ini dirancang untuk: Program ini juga memberikan manfaat berupa

Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki peran strategis dalam merumuskan, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan hukum yang berkontribusi pada pembangunan hukum nasional. Analisis kebijakan hukum yang dilakukan BSK sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Peran

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk dalam dunia peradilan. AI menawarkan peluang untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi dalam proses penegakan hukum. Artikel ini membahas bagaimana AI teraplikasikan dalam sistem peradilan serta keuntungan dan tantangan yang muncul. Aplikasi Kecerdasan Buatan di Bidang Peradilan AI mulai digunakan untuk

Kepatuhan pajak merupakan aspek krusial dalam pengelolaan bisnis modern yang tidak hanya menyangkut administrasi fiskal, tetapi juga mengandung risiko hukum dan keuangan yang signifikan. Dalam praktiknya, dua profesi utama yang berperan dalam memastikan kepatuhan pajak adalah konsultan hukum dan konsultan akuntansi. Keduanya memberikan pendekatan yang saling melengkapi untuk membantu wajib pajak memahami, mematuhi, dan mengoptimalkan