Konsultan Hukum

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem perpajakan nasional melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan hukum baru dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan, menggantikan aturan sebelumnya, yakni PMK 55/PMK.03/2016 dan sebagian PMK 18/PMK.03/2021. Tujuan Regulasi Baru PMK 17/2025 hadir tidak hanya untuk mengatur mekanisme

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada tahun 2025 memicu berbagai reaksi dari kalangan masyarakat dan pakar hukum. Beberapa ketentuan dalam perubahan tersebut dianggap perlu dikaji ulang karena berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Di sinilah konsultan hukum mengambil peran penting, membantu pihak-pihak yang ingin mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Memahami Pengujian Materiil Pengujian

Peran konsultan hukum pajak di Indonesia kian penting, seiring meningkatnya kompleksitas peraturan perpajakan. Konsultan ini bukan hanya membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memastikan bahwa kliennya tetap berada dalam koridor hukum. Untuk menjaga profesionalisme, konsultan wajib menjunjung tinggi kode etik dan juga mematuhi batasan praktik yang ditentukan oleh hukum dan asosiasi profesi.

Pada awal tahun 2025, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum dan HAM kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) sebagai forum strategis dalam memperkuat arah reformasi hukum nasional. Dengan mengusung tema “Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah”, kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan

Popularitas aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum semakin meningkat di Indonesia. Namun, meski terlihat menjanjikan, transaksi aset digital ini menyimpan banyak tantangan, khususnya dari sisi hukum. Perubahan regulasi yang masih terus berlangsung membuat pelaku transaksi kripto memerlukan pendampingan hukum yang solid—di sinilah konsultan hukum memainkan peran penting. Regulasi Kripto di Indonesia Masih Terus Berubah Di

Dalam dunia usaha, perselisihan atau konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, tidak semua perselisihan perlu diselesaikan melalui proses pengadilan atau litigasi. Saat ini, pendekatan non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan yang semakin populer karena dinilai lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan bisnis tetap harmonis. Di sinilah peran konsultan hukum menjadi

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor industri, khususnya industri padat karya, melalui kebijakan insentif perpajakan. Salah satu kebijakan terbaru yang dirilis adalah PMK Nomor 10 Tahun 2025, yang memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi perusahaan-perusahaan di sektor ini. Apa Itu Industri Padat Karya? Industri yang padat karya adalah