Pada awal tahun 2025, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum dan HAM kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) sebagai forum strategis dalam memperkuat arah reformasi hukum nasional. Dengan mengusung tema “Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah”, kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Lima Fokus Program Prioritas
RAKORNIS tahun ini menekankan lima program utama yang menjadi fokus BSK Hukum:
- Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH)
Dapat berguna untuk mengukur kemajuan dan efektivitas pelaksanaan reformasi hukum di daerah. - Monitoring dan Evaluasi Persepsi Publik
Meliputi evaluasi terhadap Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) sebagai instrumen untuk mengukur integritas dan pelayanan hukum yang masyarakat dapatkan. - Analisis dan Evaluasi Kebijakan
Berguna untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang tersusun dan ada sudah relevan dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai prinsip good governance. - Perumusan Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
Fokus pada peningkatan mutu layanan hukum dengan pendekatan yang sudah sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. - Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah
Bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam implementasi kebijakan antara level pusat dan juga daerah.
Peran Strategis Kantor Wilayah
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, dalam sambutannya menegaskan bahwa Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham merupakan ujung tombak dalam penerapan kebijakan hukum yang lebih merata dan juga tepat sasaran. Beliau mengajak seluruh Kanwil untuk membentuk tim kerja yang solid, serta memperkuat kerja sama lintas sektor bersama pemerintah daerah demi mendukung suksesnya reformasi hukum nasional.
Apresiasi atas Kinerja Tahun Sebelumnya
Sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Lampung dianugerahi penghargaan karena berhasil menunjukkan performa terbaik dalam pelaksanaan anggaran BSK. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi wilayah lain untuk terus meningkatkan dedikasi dan juga kualitas layanan di masa mendatang.
Kesimpulan
RAKORNIS BSK Hukum 2025 menjadi tonggak penting dalam proses harmonisasi kebijakan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan yang didasarkan pada data, evaluasi yang rutin, serta kerjasama antar wilayah, diharapkan bahwa agenda reformasi hukum dapat dilaksanakan dengan lebih konsisten dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat secara keseluruhan.
