Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menggulirkan Core Tax Administration System (CTAS) sebagai bagian dari transformasi digital besar-besaran di bidang perpajakan. Sistem ini menjanjikan integrasi data, peningkatan transparansi, dan juga efisiensi layanan pajak bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Namun, di balik gebyar peluncurannya, pada awal 2025, sistem ini mengalami crash besar-besaran. Gangguan teknis yang terjadi […]

Dalam era digitalisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan sistem Compliance Risk Management (CRM) sebagai bagian dari strategi peningkatan efisiensi pengawasan pajak. Sistem ini bukan hanya mengatur proses audit, tetapi juga mengintegrasikan seluruh kegiatan layanan, pengawasan, dan penagihan. CRM berbasis data besar (big data) ini memungkinkan DJP menilai risiko kepatuhan setiap wajib pajak secara

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan entitas baru dalam dunia aset: cryptocurrency dan NFT (non-fungible token). Kehadirannya tidak hanya mengguncang dunia investasi, tetapi juga menantang prinsip-prinsip pelaporan keuangan dan perpajakan yang selama ini berlaku. Di Indonesia, mekanisme pemajakan untuk aset digital mulai digerakkan, namun masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian hukum dan kurangnya pedoman akuntansi yang mapan. Keunikan

Dalam era global yang makin terhubung, sistem perpajakan internasional memasuki fase baru dengan hadirnya Automatic Exchange of Information (AEoI). Kebijakan ini mendorong keterbukaan informasi keuangan lintas negara guna menekan penghindaran pajak global. Bagi Indonesia, penerapan AEoI dan keterbukaan informasi keuangan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak. Namun, perubahan ini juga

Dalam iklim perpajakan global yang semakin transparan, praktik tax avoidance (penghindaran pajak) menjadi sorotan tajam otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah merespons dengan menerapkan prinsip Anti Tax Avoidance, baik melalui regulasi baru seperti GAAR (General Anti-Avoidance Rule) maupun penguatan kebijakan pengawasan. Di tengah kompleksitas ini, peran konsultan hukum pajak menjadi sangat strategis—bukan hanya

Per Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan. Salah satu bentuknya adalah penguatan sistem e-Faktur dan e-Bupot versi 3.2 yang resmi diterapkan pada 2025. Sistem ini merupakan versi terbaru dari aplikasi penerbitan faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan bukti pemotongan PPh elektronik (e-Bupot). Versi 3.2 membawa fitur yang lebih lengkap, integratif, dan mengutamakan

Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang menggantikan aturan sebelumnya (PMK No. 70/2017). Aturan ini memperkuat kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengakses informasi rekening keuangan milik wajib pajak—baik individu maupun badan usaha—yang memiliki saldo minimal Rp 1 miliar. PMK baru ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan Automatic Exchange of Information

Persaingan antarnegara dalam menarik investasi asing kerap menimbulkan praktik perlombaan menurunkan tarif pajak (race to the bottom), yang pada akhirnya merugikan banyak negara berkembang. Untuk mengatasi praktik tersebut, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bersama negara-negara G20 menginisiasi skema Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) sebagai bagian dari pilar kedua dalam proyek Base