Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang menggantikan aturan sebelumnya (PMK No. 70/2017). Aturan ini memperkuat kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengakses informasi rekening keuangan milik wajib pajak—baik individu maupun badan usaha—yang memiliki saldo minimal Rp 1 miliar. PMK baru ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI), dengan tujuan utama mengidentifikasi risiko kepatuhan pajak melalui integrasi data ke dalam sistem Compliance Risk Management (CRM) DJP.
Salah satu keunggulan pengawasan berbasis rekening adalah validitasnya yang tinggi. Karena data berasal dari pihak ketiga (bank), DJP dapat lebih mudah mendeteksi potensi penghindaran pajak. Lembaga keuangan wajib memverifikasi data nasabah baru secara ketat, dan dapat membatasi layanan bagi nasabah lama yang belum memenuhi ketentuan identifikasi.
Tantangan Implementasi dan Solusi Sistemik
Walaupun dasar hukum untuk akses data rekening sudah kuat sejak terbitnya Perppu No. 1/2017 dan UU No. 9/2017, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala. DJP sering kali bergantung pada permintaan langsung kepada wajib pajak, yang rawan manipulasi data. Dengan PMK baru ini, lembaga keuangan diminta langsung melaporkan data nasabah ke sistem DJP secara sistematis dan terintegrasi.
Langkah ini memungkinkan DJP melakukan analisis risiko yang lebih akurat dan objektif. Dengan pendekatan yang mirip seperti yang dilakukan oleh PPATK, DJP bisa menyaring wajib pajak berdasarkan indikator keuangan yang nyata. Namun, penerapan sistem ini perlu tetap memperhatikan perlindungan data dan hak-hak nasabah.
Penutup: Membangun Keseimbangan antara Kepatuhan dan Kepercayaan
PMK 47 Tahun 2024 adalah tonggak penting dalam transformasi pengawasan pajak berbasis data digital. Dengan pendekatan hati-hati, transparan, dan edukatif, peraturan ini berpotensi meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.
Meski begitu, ada tantangan yang tak bisa terabaikan, seperti kekhawatiran atas perlindungan data pribadi dan potensi ketidaknyamanan bagi nasabah. Oleh karena itu, sinergi antara DJP, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang.