Pajak

Pesatnya perkembangan ekonomi digital dan industri kreatif di Indonesia mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan perpajakan yang lebih adaptif. Tujuannya adalah menjamin keadilan pajak bagi seluruh pelaku usaha, baik konvensional maupun digital, serta memaksimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang kini semakin dominan ini. Penerimaan Pajak Digital Terkini Per Februari 2025, penerimaan pajak dari aktivitas digital telah […]

Indonesia telah resmi menerapkan kebijakan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax) sebesar 15% mulai tahun pajak 2025, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang diinisiasi oleh OECD dan G20 melalui Pilar 2 dari proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Tujuan utama kebijakan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan revisi terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur kewajiban bagi kantor konsultan pajak untuk memiliki izin operasional resmi. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan dalam industri konsultasi pajak di Indonesia. Latar Belakang Revisi PMK Sebelumnya, pengaturan izin bagi konsultan pajak diatur dalam PMK Nomor 111/PMK.03/2014

Pemerintah Indonesia menargetkan rasio perpajakan (tax ratio) tahun 2025 di kisaran 10,09%–10,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini sedikit lebih rendah daripada dengan capaian tax ratio tahun 2023 yang sebesar 10,31% dan target tahun 2024 yang bernilai sebesar 10,12%. Penetapan target ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025,

Transformasi teknologi yang berlangsung cepat telah merombak cara kerja para profesional pajak. Di Indonesia, implementasi sistem digital seperti Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan langkah nyata menuju efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Perubahan ini mendorong tenaga pajak untuk menguasai keterampilan baru guna menyesuaikan diri dengan proses administrasi yang semakin otomatis dan berbasis data. Evolusi

Proses due diligence dalam perpajakan berfungsi sebagai alat evaluasi penting yang dilakukan sebelum transaksi besar seperti akuisisi atau restrukturisasi perusahaan. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko pajak, memastikan kepatuhan fiskal, serta menilai beban pajak historis dan masa depan. Dalam hal ini, peran konsultan pajak dan hukum menjadi sangat relevan karena keduanya menyumbang perspektif teknis dan

Tahun 2025 diperkirakan menjadi periode yang semakin menantang bagi dunia perpajakan, dengan meningkatnya kompleksitas regulasi dan juga kebutuhan pelaporan. Hal ini mendorong banyak individu maupun entitas bisnis untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Namun, biaya jasa tersebut tidak bersifat seragam, karena dipengaruhi oleh sejumlah variabel penting. Artikel ini akan membahas proyeksi harga layanan konsultan pajak serta

Dalam upaya menyempurnakan sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis e-Faktur versi 3.3, yang membawa sejumlah pembaruan penting. Tujuan dari pembaruan ini adalah untuk meningkatkan akurasi pelaporan, mempercepat proses administrasi, serta mendorong integrasi sistem antara wajib pajak dan otoritas pajak. Bagi akuntan dan pelaku usaha, pemahaman terhadap fitur baru ini sangat penting karena berpengaruh