Author name: admin

Awal tahun biasanya menjadi momen penting dalam pengumpulan penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan. Namun, Januari 2025 justru dibuka dengan catatan mengejutkan—penerimaan pajak nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Situasi ini mengejutkan banyak pihak, mengingat pemerintah selama dua tahun terakhir terus menggembar-gemborkan keberhasilan reformasi sistem digital perpajakan melalui CoreTax […]

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga mengurangi ketegangan antara fiskus dan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menggulirkan kebijakan relaksasi pemeriksaan pajak. Langkah ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi administrasi perpajakan—terutama menjelang terberlakukannya sistem Coretax 3.0 secara penuh. Tapi apa sebenarnya arti dari “relaksasi pemeriksaan pajak”? Apakah ini berarti wajib

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dikabarkan tengah menyiapkan revisi aturan pelaporan konsultan pajak, dari semula dilakukan setahun sekali, menjadi setiap bulan mulai tahun 2026. Perubahan ini disebut sebagai bagian dari agenda besar transparansi dan digitalisasi pengawasan profesi perpajakan. Bagi para konsultan pajak, hal ini menjadi alarm sekaligus peluang. Di satu sisi, beban administratif dan risiko ketidakpatuhan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menggulirkan Core Tax Administration System (CTAS) sebagai bagian dari transformasi digital besar-besaran di bidang perpajakan. Sistem ini menjanjikan integrasi data, peningkatan transparansi, dan juga efisiensi layanan pajak bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Namun, di balik gebyar peluncurannya, pada awal 2025, sistem ini mengalami crash besar-besaran. Gangguan teknis yang terjadi

Dalam era digitalisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan sistem Compliance Risk Management (CRM) sebagai bagian dari strategi peningkatan efisiensi pengawasan pajak. Sistem ini bukan hanya mengatur proses audit, tetapi juga mengintegrasikan seluruh kegiatan layanan, pengawasan, dan penagihan. CRM berbasis data besar (big data) ini memungkinkan DJP menilai risiko kepatuhan setiap wajib pajak secara

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan entitas baru dalam dunia aset: cryptocurrency dan NFT (non-fungible token). Kehadirannya tidak hanya mengguncang dunia investasi, tetapi juga menantang prinsip-prinsip pelaporan keuangan dan perpajakan yang selama ini berlaku. Di Indonesia, mekanisme pemajakan untuk aset digital mulai digerakkan, namun masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian hukum dan kurangnya pedoman akuntansi yang mapan. Keunikan