Pajak

sistem coretax DJP

Peluncuran Sistem Coretax: Langkah Strategis dalam Reformasi Perpajakan Jilid III

Coretax merupakan sistem inti berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memperkuat sistem administrasi perpajakan nasional. Sistem ini menjadi bagian penting dari agenda Reformasi Perpajakan Jilid III, yang mengusung semangat modernisasi dan juga digitalisasi dalam pengelolaan pajak. Dirancang untuk menggantikan sistem lama seperti SIDJP, Coretax hadir dengan pendekatan yang lebih […]

Peluncuran Sistem Coretax: Langkah Strategis dalam Reformasi Perpajakan Jilid III Read More »

Pengampunan Pajak 2025

Kontroversi Tax Amnesty 2025: Keadilan Pajak Dipertaruhkan?

Pemerintah Indonesia tengah menggulirkan rencana untuk kembali menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun 2025. Kebijakan ini ditujukan sebagai langkah strategis guna meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis perpajakan nasional. Namun, efektivitas dan dampaknya memicu perdebatan—apakah ini merupakan kesempatan besar atau malah berisiko menimbulkan masalah baru? Latar Belakang: Mengapa Tax Amnesty Diluncurkan Lagi? Setelah

Kontroversi Tax Amnesty 2025: Keadilan Pajak Dipertaruhkan? Read More »

akuntan publik

Tantangan Akuntan Publik dalam Menyikapi Pemeriksaan Pajak di Indonesia

Peran akuntan publik dalam dunia usaha tak hanya terbatas pada penyusunan dan juga audit laporan keuangan. Mereka juga menjadi ujung tombak dalam mendampingi wajib pajak menghadapi pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam praktiknya, akuntan publik menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerumitan regulasi hingga tuntutan independensi dalam situasi yang sangat sensitif. Pemeriksaan Pajak: Apa dan

Tantangan Akuntan Publik dalam Menyikapi Pemeriksaan Pajak di Indonesia Read More »

penagihan pajak

Pajak Tak Kenal Batas: Mekanisme Penagihan Lintas Yurisdiksi di Indonesia

Di era globalisasi dan mobilitas ekonomi yang tinggi, penagihan pajak tidak lagi terbatas pada batas negara. Indonesia, sebagai negara yang berperan aktif dalam kerja sama perpajakan global, kini semakin berkomitmen untuk memperkuat mekanisme penagihan pajak antar yurisdiksi. Penting untuk memastikan penerimaan negara tetap terjaga dan mengambil tindakan terhadap wajib pajak yang memindahkan aset atau pendapatan

Pajak Tak Kenal Batas: Mekanisme Penagihan Lintas Yurisdiksi di Indonesia Read More »

Pajak bingkisan Lebaran

Apakah Bingkisan Lebaran Kena Pajak? Ini Penjelasannya!

Setiap menjelang Hari Raya Idulfitri, tradisi pemberian bingkisan atau parsel Lebaran menjadi hal yang umum dilakukan, baik oleh perusahaan kepada karyawan, mitra bisnis, maupun antar individu. Namun, tahukah Anda bahwa bingkisan Lebaran bisa dikenakan pajak? Faktor ini tergantung pada siapa yang menerima dan apa tujuan dari pemberian bingkisan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami

Apakah Bingkisan Lebaran Kena Pajak? Ini Penjelasannya! Read More »

IHSG

IHSG Lesu, Pajak Saham dan Dividen Ikut Terpengaruh?

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi pasar modal di Indonesia. Fluktuasi IHSG sering kali berhubungan dengan berbagai faktor ekonomi, termasuk pendapatan pajak negara. Ketika Indeks Harga Saham Gabungan mengalami pelemahan, muncul kekhawatiran bahwa penerimaan pajak, terutama dari sektor pasar modal dan perusahaan yang terdaftar di bursa, dapat ikut

IHSG Lesu, Pajak Saham dan Dividen Ikut Terpengaruh? Read More »

PMK 10/2025

PMK 10/2025: Insentif Pajak PPh 21 DTP untuk Industri Padat Karya

Pemerintah kembali memberikan insentif pajak kepada industri padat karya melalui PMK 10/2025. Kebijakan ini terancang untuk memperkuat daya saing sektor industri serta mengurangi beban perusahaan terkait pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan. Dengan adanya insentif ini, mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja serta mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Apa Itu PPh Pasal 21 DTP?

PMK 10/2025: Insentif Pajak PPh 21 DTP untuk Industri Padat Karya Read More »

PMK 15/2025

Regulasi Pemeriksaan Pajak 2025: Apa yang Berubah dalam PMK 15/2025?

Pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur mengenai pemeriksaan pajak. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara melalui prosedur pemeriksaan yang lebih transparan dan juga efisien. Artikel ini akan membahas isi utama dari PMK 15/2025, perubahan signifikan yang dihadirkan,

Regulasi Pemeriksaan Pajak 2025: Apa yang Berubah dalam PMK 15/2025? Read More »

Penyidik pajak

Penyidik Pajak Lakukan Penggeledahan: Apa Saja Hak dan Kewajiban Wajib Pajak?

Dalam rangka penegakan hukum di sektor perpajakan, penyidik pajak berhak untuk melaksanakan penggeledahan di rumah atau lokasi usaha yang dimiliki oleh tersangka yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana perpajakan. Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari serta mengamankan barang bukti yang dapat memperkuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun, langkah ini perlu dilaksanakan sesuai dengan

Penyidik Pajak Lakukan Penggeledahan: Apa Saja Hak dan Kewajiban Wajib Pajak? Read More »

e-SPT

Meningkatkan Kepatuhan Pajak Masyarakat dengan Bimbingan e-SPT oleh Sekolah Vokasi UNDIP

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, Program Studi D-4 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (UNDIP) telah meluncurkan inisiatif untuk menyelenggarakan program pendampingan dalam pengisian e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik). Kegiatan ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada wajib pajak, terutama kepada masyarakat umum dan pelaku usaha kecil, agar mereka dapat memahami dan melaksanakan pelaporan

Meningkatkan Kepatuhan Pajak Masyarakat dengan Bimbingan e-SPT oleh Sekolah Vokasi UNDIP Read More »

Scroll to Top