Author name: admin

Coretax 2025

Peran Strategis Konsultan Akuntansi di Era Coretax 2025

Pemerintah Indonesia tengah memasuki babak baru dalam sistem perpajakan melalui pengembangan Coretax 2025, sebuah sistem digital terpadu yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pelaporan pajak. Platform ini tidak hanya mengubah cara Direktorat Jenderal Pajak mengelola data, tetapi juga menuntut adaptasi dari para pelaku usaha dan profesional akuntansi. Seiring dengan perubahan tersebut, konsultan […]

Peran Strategis Konsultan Akuntansi di Era Coretax 2025 Read More »

Konsultan Hukum

Peran Konsultan Hukum dalam Pengujian Materiil UU TNI 2025

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada tahun 2025 memicu berbagai reaksi dari kalangan masyarakat dan pakar hukum. Beberapa ketentuan dalam perubahan tersebut dianggap perlu dikaji ulang karena berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Di sinilah konsultan hukum mengambil peran penting, membantu pihak-pihak yang ingin mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Memahami Pengujian Materiil Pengujian

Peran Konsultan Hukum dalam Pengujian Materiil UU TNI 2025 Read More »

rekonsiliasi fiskal

Akuntansi Pajak: Teknik Membuat Rekonsiliasi Fiskal yang Benar

Dalam dunia akuntansi pajak, salah satu proses penting yang nggak boleh dilewatkan adalah rekonsiliasi fiskal. Proses ini jadi jembatan antara laporan keuangan komersial perusahaan dengan laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Buat perusahaan, melakukan fiscal reconciliation dengan benar bisa mencegah kesalahan perhitungan pajak, menghindari sanksi, dan tentunya membuat pelaporan lebih transparan. Apa Itu Rekonsiliasi

Akuntansi Pajak: Teknik Membuat Rekonsiliasi Fiskal yang Benar Read More »

e-Faktur 3.2

Pentingnya e-Faktur 3.2 dalam Transaksi PPN di Tahun 2025

Sejak tarif PPN naik jadi 11% pada April 2022, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) langsung merilis e-Faktur 3.2. Versi baru ini terbentuk untuk menyesuaikann sistem faktur pajak elektronik sama aturan tarif terbaru, sekaligus bantu para Pengusaha Kena Pajak (PKP) supaya lebih gampang ngurus pelaporan pajaknya. Apa Sih yang Baru di e-Faktur 3.2? Di e-Faktur 3.2 ini,

Pentingnya e-Faktur 3.2 dalam Transaksi PPN di Tahun 2025 Read More »

kode etik

Etika dan Batasan Profesi Konsultan Hukum Pajak di Indonesia

Peran konsultan hukum pajak di Indonesia kian penting, seiring meningkatnya kompleksitas peraturan perpajakan. Konsultan ini bukan hanya membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memastikan bahwa kliennya tetap berada dalam koridor hukum. Untuk menjaga profesionalisme, konsultan wajib menjunjung tinggi kode etik dan juga mematuhi batasan praktik yang ditentukan oleh hukum dan asosiasi profesi.

Etika dan Batasan Profesi Konsultan Hukum Pajak di Indonesia Read More »

konsultan pajak

Aturan Baru Sertifikasi & Izin Praktik Konsultan Pajak: Apa yang Perlu Diketahui?

Untuk menjaga kualitas layanan perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, pemerintah memperbarui ketentuan terkait profesi tax consultant. Salah satunya melalui PMK No. 175/PMK.01/2022, yang menggantikan ketentuan sebelumnya. Tujuannya adalah meningkatkan standar kompetensi, etika, dan juga akuntabilitas para konsultan pajak dalam mendampingi wajib pajak. Jalur Sertifikasi: Menjadi Konsultan Pajak Berlisensi Setiap individu yang ingin menjadi konsultan

Aturan Baru Sertifikasi & Izin Praktik Konsultan Pajak: Apa yang Perlu Diketahui? Read More »

PMK 175 Tahun 2022

Regulasi Baru! Konsultan Pajak Wajib Miliki Izin Kantor Resmi, Ini Dampaknya

Kementerian Keuangan kembali menyempurnakan aturan mengenai profesi konsultan pajak lewat terbitnya PMK Nomor 175/PMK.01/2022. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya, yaitu PMK 111/PMK.03/2014, dan mulai berlaku sejak 2 Desember 2022. Tujuan utama dari revisi ini adalah untuk meningkatkan standar profesionalisme, transparansi, serta pengawasan terhadap penyedia jasa konsultasi perpajakan di Indonesia. Kewajiban Baru: Izin Praktik & Pendaftaran

Regulasi Baru! Konsultan Pajak Wajib Miliki Izin Kantor Resmi, Ini Dampaknya Read More »

Laporan ESG

Layanan Assurance: Pilar Kepercayaan dalam Laporan ESG Perusahaan

Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah tiga pilar utama yang mencerminkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Laporan ESG kini bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan strategis dalam menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Investor, pelanggan, regulator, hingga mitra bisnis semakin mengandalkan informasi ESG dalam pengambilan keputusan. Tuntutan akan Validitas

Layanan Assurance: Pilar Kepercayaan dalam Laporan ESG Perusahaan Read More »

PSAK 73

Dampak PSAK 73 terhadap Imbal Hasil Saham Perusahaan

Sejak diberlakukan pada 1 Januari 2020, PSAK 73 mengenai sewa telah mengubah cara perusahaan mencatat perjanjian sewa dalam laporan keuangan. Standar ini mewajibkan pengakuan hampir semua jenis sewa sebagai aset dan liabilitas dalam neraca, yang secara langsung memengaruhi struktur keuangan perusahaan. Namun lebih dari itu, perubahan ini juga membawa implikasi terhadap return saham perusahaan—indikator yang

Dampak PSAK 73 terhadap Imbal Hasil Saham Perusahaan Read More »

pelaporan konsultan pajak

Konsultan Pajak Akan Lapor Bulanan Mulai 2026, Ini Penjelasannya

Pemerintah melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan perubahan besar dalam kewajiban pelaporan konsultan pajak. Jika sebelumnya pelaporan dilakukan satu kali dalam setahun, ke depan mekanismenya akan beralih menjadi bulanan. Kebijakan ini rencananya mulai diberlakukan pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan tata kelola profesi konsultan pajak. Mengapa Pelaporan

Konsultan Pajak Akan Lapor Bulanan Mulai 2026, Ini Penjelasannya Read More »

Scroll to Top