Author name: admin

PSAK 71

Perubahan dalam PSAK 71 (Instrumen Keuangan) dan Implikasinya bagi Perbankan

PSAK 71, yang merupakan adopsi dari IFRS 9, membawa pendekatan baru dalam pengakuan dan juga pengukuran instrumen keuangan. Perubahan ini berdampak besar pada industri perbankan, khususnya dalam hal pengelolaan risiko, pencadangan kerugian kredit, serta penyajian laporan keuangan yang lebih transparan dan berbasis estimasi masa depan (forward-looking). Per 2025, beberapa penyesuaian dan penegasan lebih lanjut terhadap […]

Perubahan dalam PSAK 71 (Instrumen Keuangan) dan Implikasinya bagi Perbankan Read More »

insentif pajak hijau

Mendorong Bisnis Ramah Lingkungan Lewat Insentif Pajak Hijau

Dalam upaya menekan dampak perubahan iklim dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, berbagai negara—termasuk Indonesia—mengimplementasikan kebijakan insentif pajak hijau. Kebijakan ini hadir sebagai langkah konkret pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal kepada pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan efisiensi energi. Apa Itu Insentif Pajak Hijau? Insentif pajak hijau merupakan bentuk kebijakan perpajakan yang memberikan

Mendorong Bisnis Ramah Lingkungan Lewat Insentif Pajak Hijau Read More »

pajak minimum global

Pajak Minimum Global: Langkah Bersama Cegah Penghindaran Pajak Multinasional

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan juga globalisasi, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Menyikapi hal ini, negara-negara anggota OECD dan G20 sepakat menerapkan kebijakan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak 2024 dan juga terus diperkuat di tahun 2025. Apa

Pajak Minimum Global: Langkah Bersama Cegah Penghindaran Pajak Multinasional Read More »

RAKORNIS BSK Hukum 2025

RAKORNIS BSK Hukum 2025: Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Hukum

Pada awal tahun 2025, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum dan HAM kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) sebagai forum strategis dalam memperkuat arah reformasi hukum nasional. Dengan mengusung tema “Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah”, kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan

RAKORNIS BSK Hukum 2025: Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Hukum Read More »

aset kripto

Risiko Hukum di Balik Transaksi Kripto dan Peran Vital Konsultan Hukum

Popularitas aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum semakin meningkat di Indonesia. Namun, meski terlihat menjanjikan, transaksi aset digital ini menyimpan banyak tantangan, khususnya dari sisi hukum. Perubahan regulasi yang masih terus berlangsung membuat pelaku transaksi kripto memerlukan pendampingan hukum yang solid—di sinilah konsultan hukum memainkan peran penting. Regulasi Kripto di Indonesia Masih Terus Berubah Di

Risiko Hukum di Balik Transaksi Kripto dan Peran Vital Konsultan Hukum Read More »

sistem coretax DJP

Peluncuran Sistem Coretax: Langkah Strategis dalam Reformasi Perpajakan Jilid III

Coretax merupakan sistem inti berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memperkuat sistem administrasi perpajakan nasional. Sistem ini menjadi bagian penting dari agenda Reformasi Perpajakan Jilid III, yang mengusung semangat modernisasi dan juga digitalisasi dalam pengelolaan pajak. Dirancang untuk menggantikan sistem lama seperti SIDJP, Coretax hadir dengan pendekatan yang lebih

Peluncuran Sistem Coretax: Langkah Strategis dalam Reformasi Perpajakan Jilid III Read More »

PSAK 73

Dampak Penerapan PSAK 73 terhadap Laporan Keuangan: Tinjauan Terkini 2025

Penerapan PSAK 73 sejak 1 Januari 2020 telah membawa perubahan besar dalam perlakuan akuntansi atas transaksi sewa di Indonesia. Standar ini mengadopsi IFRS 16 dan menggantikan PSAK 30 sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas informasi keuangan. Artikel ini mengulas pengaruh nyata dari implementasi PSAK 73 terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan hingga tahun 2025. Perubahan

Dampak Penerapan PSAK 73 terhadap Laporan Keuangan: Tinjauan Terkini 2025 Read More »

Pengampunan Pajak 2025

Kontroversi Tax Amnesty 2025: Keadilan Pajak Dipertaruhkan?

Pemerintah Indonesia tengah menggulirkan rencana untuk kembali menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun 2025. Kebijakan ini ditujukan sebagai langkah strategis guna meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis perpajakan nasional. Namun, efektivitas dan dampaknya memicu perdebatan—apakah ini merupakan kesempatan besar atau malah berisiko menimbulkan masalah baru? Latar Belakang: Mengapa Tax Amnesty Diluncurkan Lagi? Setelah

Kontroversi Tax Amnesty 2025: Keadilan Pajak Dipertaruhkan? Read More »

sengketa bisnis non-litigasi

Konsultan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Non-Litigasi

Dalam dunia usaha, perselisihan atau konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, tidak semua perselisihan perlu diselesaikan melalui proses pengadilan atau litigasi. Saat ini, pendekatan non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan yang semakin populer karena dinilai lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan bisnis tetap harmonis. Di sinilah peran konsultan hukum menjadi

Konsultan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Non-Litigasi Read More »

audit perpajakan

Peran Akuntan dalam Proses Audit Perpajakan Perusahaan

Audit perpajakan merupakan proses penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak yang diatur oleh undang-undang. Dalam menghadapi kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berubah, peran akuntan sangat penting untuk membantu perusahaan menjalani proses audit pajak dengan efisien dan juga tepat. 1. Menyiapkan Dokumen dan Data Keuangan Langkah awal dalam audit perpajakan adalah memastikan semua dokumen

Peran Akuntan dalam Proses Audit Perpajakan Perusahaan Read More »

Scroll to Top