Juni 2025

Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang menggantikan aturan sebelumnya (PMK No. 70/2017). Aturan ini memperkuat kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengakses informasi rekening keuangan milik wajib pajak—baik individu maupun badan usaha—yang memiliki saldo minimal Rp 1 miliar. PMK baru ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan Automatic Exchange of Information

Persaingan antarnegara dalam menarik investasi asing kerap menimbulkan praktik perlombaan menurunkan tarif pajak (race to the bottom), yang pada akhirnya merugikan banyak negara berkembang. Untuk mengatasi praktik tersebut, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bersama negara-negara G20 menginisiasi skema Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) sebagai bagian dari pilar kedua dalam proyek Base

Pesatnya perkembangan ekonomi digital dan industri kreatif di Indonesia mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan perpajakan yang lebih adaptif. Tujuannya adalah menjamin keadilan pajak bagi seluruh pelaku usaha, baik konvensional maupun digital, serta memaksimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang kini semakin dominan ini. Penerimaan Pajak Digital Terkini Per Februari 2025, penerimaan pajak dari aktivitas digital telah

Indonesia telah resmi menerapkan kebijakan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax) sebesar 15% mulai tahun pajak 2025, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang diinisiasi oleh OECD dan G20 melalui Pilar 2 dari proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Tujuan utama kebijakan