Januari 2025

Mulai Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk merekam dan melaporkan e-Faktur melalui aplikasi Coretax. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga akurasi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apa Itu Aplikasi Coretax? Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh DJP untuk mempermudah wajib pajak dalam […]

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memenuhi syarat subjektif dan juga objektif sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan sistem Coretax untuk mempermudah proses pendaftaran NPWP secara online. Persyaratan Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Sebelum melakukan

Profesi konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan efisien. Namun, kajian terkait peran gender dalam profesi ini masih tergolong terbatas. Analisis bibliometrik atas penelitian di bidang konsultan pajak dapat memberikan gambaran mendalam mengenai tren riset dan kontribusi gender di bidang ini. Perspektif Gender dalam Profesi Konsultan Pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung langkah pemerintah daerah (Pemda) dalam memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor melalui mekanisme opsen pajak. Opsen pajak adalah pungutan tambahan yang dikenakan di atas pajak daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Tujuan Penerapan Opsen Pajak Opsen pajak kendaraan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah

Pada 31 Desember 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di Indonesia. PMK ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penerapan tarif PPN. Pengenaan PPN 12% untuk Barang Mewah PPN 12% dikenakan pada

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual atau penggantian. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Penggunaan Kode Faktur 04 PKP

Pemerintah Indonesia berencana menerapkan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) mulai semester II tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi gula tambahan di masyarakat, mengingat tingginya prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas. Tahapan Persiapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa pelaksanaan cukai MBDK akan dimulai

Perusahaan multinasional (PMN) beroperasi di banyak negara dan berhadapan dengan tantangan yang kompleks terkait kewajiban pajak. Selain harus mematuhi peraturan pajak di setiap negara tempat mereka beroperasi, mereka juga harus mengikuti peraturan internasional yang terancang untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan yang adil dan transparan. Artikel ini membahas kewajiban pajak yang perusahaan multinasional hadapi,

Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan terhadap jasa konsultan pajak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya peraturan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia, baik untuk individu maupun perusahaan. Pemerintah terus memperbarui regulasi pajak dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Namun, kompleksitas ini sering kali membingungkan