13 Januari 2025

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung langkah pemerintah daerah (Pemda) dalam memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor melalui mekanisme opsen pajak. Opsen pajak adalah pungutan tambahan yang dikenakan di atas pajak daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Tujuan Penerapan Opsen Pajak Opsen pajak kendaraan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah […]

Pada 31 Desember 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di Indonesia. PMK ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penerapan tarif PPN. Pengenaan PPN 12% untuk Barang Mewah PPN 12% dikenakan pada

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual atau penggantian. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Penggunaan Kode Faktur 04 PKP

Pemerintah Indonesia berencana menerapkan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) mulai semester II tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi gula tambahan di masyarakat, mengingat tingginya prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas. Tahapan Persiapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa pelaksanaan cukai MBDK akan dimulai