Akuntansi

Pemerintah Indonesia tengah memasuki babak baru dalam sistem perpajakan melalui pengembangan Coretax 2025, sebuah sistem digital terpadu yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pelaporan pajak. Platform ini tidak hanya mengubah cara Direktorat Jenderal Pajak mengelola data, tetapi juga menuntut adaptasi dari para pelaku usaha dan profesional akuntansi. Seiring dengan perubahan tersebut, konsultan […]

Dalam dunia akuntansi pajak, salah satu proses penting yang nggak boleh dilewatkan adalah rekonsiliasi fiskal. Proses ini jadi jembatan antara laporan keuangan komersial perusahaan dengan laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Buat perusahaan, melakukan fiscal reconciliation dengan benar bisa mencegah kesalahan perhitungan pajak, menghindari sanksi, dan tentunya membuat pelaporan lebih transparan. Apa Itu Rekonsiliasi

Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah tiga pilar utama yang mencerminkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Laporan ESG kini bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan strategis dalam menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Investor, pelanggan, regulator, hingga mitra bisnis semakin mengandalkan informasi ESG dalam pengambilan keputusan. Tuntutan akan Validitas

Sejak diberlakukan pada 1 Januari 2020, PSAK 73 mengenai sewa telah mengubah cara perusahaan mencatat perjanjian sewa dalam laporan keuangan. Standar ini mewajibkan pengakuan hampir semua jenis sewa sebagai aset dan liabilitas dalam neraca, yang secara langsung memengaruhi struktur keuangan perusahaan. Namun lebih dari itu, perubahan ini juga membawa implikasi terhadap return saham perusahaan—indikator yang

PSAK 71, yang merupakan adopsi dari IFRS 9, membawa pendekatan baru dalam pengakuan dan juga pengukuran instrumen keuangan. Perubahan ini berdampak besar pada industri perbankan, khususnya dalam hal pengelolaan risiko, pencadangan kerugian kredit, serta penyajian laporan keuangan yang lebih transparan dan berbasis estimasi masa depan (forward-looking). Per 2025, beberapa penyesuaian dan penegasan lebih lanjut terhadap

Penerapan PSAK 73 sejak 1 Januari 2020 telah membawa perubahan besar dalam perlakuan akuntansi atas transaksi sewa di Indonesia. Standar ini mengadopsi IFRS 16 dan menggantikan PSAK 30 sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas informasi keuangan. Artikel ini mengulas pengaruh nyata dari implementasi PSAK 73 terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan hingga tahun 2025. Perubahan

Audit perpajakan merupakan proses penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak yang diatur oleh undang-undang. Dalam menghadapi kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berubah, peran akuntan sangat penting untuk membantu perusahaan menjalani proses audit pajak dengan efisien dan juga tepat. 1. Menyiapkan Dokumen dan Data Keuangan Langkah awal dalam audit perpajakan adalah memastikan semua dokumen

Di era digital yang terus berkembang, banyak perusahaan — baik skala kecil, menengah, hingga besar — mulai mengadopsi strategi efisiensi operasional dengan cara outsourcing jasa akuntansi. Tren ini semakin menonjol, terutama di tengah tuntutan bisnis yang membutuhkan kecepatan, akurasi, dan fleksibilitas. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat konsekuensi penting yang perlu diperhatikan, khususnya dalam hal

Per 1 Januari 2025, Indonesia mulai memberlakukan beberapa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) baru dan revisi yang signifikan. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas serta transparansi dalam pelaporan keuangan di Indonesia, sesuai dengan standar internasional. Berikut adalah beberapa standar utama yang mulai efektif: 1. PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing Amendemen pada PSAK 221 menjelaskan

Laporan keuangan syariah adalah suatu metode pencatatan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan financial statements konvensional, sharia financial report mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam artikel ini, kita akan membahas panduan lengkap dalam penyusunan sharia financial report serta contoh studi kasusnya. Karakteristik Laporan Keuangan