Bisakah Pembayaran Pajak Dicicil? Ketahui Proses dan Syaratnya

Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Namun, dalam beberapa situasi, pembayaran pajak dalam satu waktu mungkin terasa memberatkan, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan sementara. Pertanyaannya, apakah pembayaran pajak bisa dicicil? Jawabannya adalah ya, dalam beberapa kondisi, pembayaran pajak dapat dicicil melalui program angsuran pajak yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dasar Hukum Pembayaran Pajak Secara Cicilan

Undang-Undang KUP memungkinkan wajib pajak mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 mengenai Prosedur Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Aturan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi untuk mencicil pembayaran pajaknya.

Syarat dan Prosedur Pengajuan Cicilan Pajak

Agar wajib pajak bisa memanfaatkan fasilitas angsuran pajak, ada beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi, di antaranya:

1. Mengajukan Permohonan: Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat mereka terdaftar. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang kuat, seperti kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk membayar pajak sekaligus.
2. Alasan yang Diterima: DJP menyetujui angsuran pajak jika wajib pajak membuktikan ketidakmampuan membayar tepat waktu dengan alasan sah.
3. Jangka Waktu Cicilan: Berdasarkan peraturan, cicilan pajak dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Namun, DJP dapat mempertimbangkan durasi yang lebih pendek sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
4. Bunga atas Angsuran: Meski pelunasan pajak dapat dicicil, wajib pajak tetap akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang belum terbayar. Hal ini sebagai konsekuensi dari keterlambatan pelunasanpajak.
5. Keputusan DJP: Setelah permohonan diajukan, DJP akan memeriksa dan menyampaikan keputusan tertulis kepada wajib pajak apakah permohonan diterima atau ditolak.

Kapan Pembayaran Pajak Tidak Bisa Dicicil?

Tidak semua jenis pajak bisa dibayar dengan cara dicicil. Berikut beberapa kondisi yang umumnya tidak bisa menggunakan fasilitas angsuran pajak:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang Dipotong Karyawan: Pajak yang terpotong dari karyawan oleh perusahaan biasanya harus disetorkan dalam satu waktu.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): PPN yang dipungut dari konsumen harus disetor secara penuh dan tidak dapat dicicil.
3. Kewajiban Pajak yang Telah Jatuh Tempo Lebih dari 12 Bulan: Pelunasan pajak yang sudah lama tertunggak mungkin tidak dapat diangsur, tergantung pada kebijakan KPP.

Keuntungan dan Risiko Mencicil Pajak

Keuntungan dari mencicil pelunasan pajak adalah memberi ruang bagi wajib pajak yang kesulitan secara finansial, sehingga mereka bisa tetap memenuhi kewajiban perpajakan tanpa terlalu memberatkan. Ini juga membantu menghindari sanksi yang lebih berat akibat ketidakpatuhan pajak.

Namun, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, seperti dikenakannya bunga atas angsuran yang menambah beban pembayaran. Selain itu, apabila wajib pajak gagal membayar cicilan sesuai jadwal yang disepakati, DJP dapat membatalkan fasilitas angsuran dan mewajibkan pelunasan penuh beserta sanksi.

Kesimpulan

Pembayaran pajak bisa dicicil dalam kondisi tertentu dengan persetujuan dari DJP. Wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Meskipun bisa dicicil, wajib pajak harus memperhatikan bunga yang dikenakan dan merencanakan keuangan dengan baik agar pajak tetap terbayar tepat waktu.