April 2025

pajak minimum global

Pajak Minimum Global: Langkah Bersama Cegah Penghindaran Pajak Multinasional

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan juga globalisasi, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Menyikapi hal ini, negara-negara anggota OECD dan G20 sepakat menerapkan kebijakan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak 2024 dan juga terus diperkuat di tahun 2025. Apa […]

Pajak Minimum Global: Langkah Bersama Cegah Penghindaran Pajak Multinasional Read More »

RAKORNIS BSK Hukum 2025

RAKORNIS BSK Hukum 2025: Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Hukum

Pada awal tahun 2025, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum dan HAM kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) sebagai forum strategis dalam memperkuat arah reformasi hukum nasional. Dengan mengusung tema “Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah”, kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan

RAKORNIS BSK Hukum 2025: Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Hukum Read More »

aset kripto

Risiko Hukum di Balik Transaksi Kripto dan Peran Vital Konsultan Hukum

Popularitas aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum semakin meningkat di Indonesia. Namun, meski terlihat menjanjikan, transaksi aset digital ini menyimpan banyak tantangan, khususnya dari sisi hukum. Perubahan regulasi yang masih terus berlangsung membuat pelaku transaksi kripto memerlukan pendampingan hukum yang solid—di sinilah konsultan hukum memainkan peran penting. Regulasi Kripto di Indonesia Masih Terus Berubah Di

Risiko Hukum di Balik Transaksi Kripto dan Peran Vital Konsultan Hukum Read More »

sistem coretax DJP

Peluncuran Sistem Coretax: Langkah Strategis dalam Reformasi Perpajakan Jilid III

Coretax merupakan sistem inti berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memperkuat sistem administrasi perpajakan nasional. Sistem ini menjadi bagian penting dari agenda Reformasi Perpajakan Jilid III, yang mengusung semangat modernisasi dan juga digitalisasi dalam pengelolaan pajak. Dirancang untuk menggantikan sistem lama seperti SIDJP, Coretax hadir dengan pendekatan yang lebih

Peluncuran Sistem Coretax: Langkah Strategis dalam Reformasi Perpajakan Jilid III Read More »

PSAK 73

Dampak Penerapan PSAK 73 terhadap Laporan Keuangan: Tinjauan Terkini 2025

Penerapan PSAK 73 sejak 1 Januari 2020 telah membawa perubahan besar dalam perlakuan akuntansi atas transaksi sewa di Indonesia. Standar ini mengadopsi IFRS 16 dan menggantikan PSAK 30 sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas informasi keuangan. Artikel ini mengulas pengaruh nyata dari implementasi PSAK 73 terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan hingga tahun 2025. Perubahan

Dampak Penerapan PSAK 73 terhadap Laporan Keuangan: Tinjauan Terkini 2025 Read More »

Pengampunan Pajak 2025

Kontroversi Tax Amnesty 2025: Keadilan Pajak Dipertaruhkan?

Pemerintah Indonesia tengah menggulirkan rencana untuk kembali menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun 2025. Kebijakan ini ditujukan sebagai langkah strategis guna meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis perpajakan nasional. Namun, efektivitas dan dampaknya memicu perdebatan—apakah ini merupakan kesempatan besar atau malah berisiko menimbulkan masalah baru? Latar Belakang: Mengapa Tax Amnesty Diluncurkan Lagi? Setelah

Kontroversi Tax Amnesty 2025: Keadilan Pajak Dipertaruhkan? Read More »

sengketa bisnis non-litigasi

Konsultan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Non-Litigasi

Dalam dunia usaha, perselisihan atau konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, tidak semua perselisihan perlu diselesaikan melalui proses pengadilan atau litigasi. Saat ini, pendekatan non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan yang semakin populer karena dinilai lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan bisnis tetap harmonis. Di sinilah peran konsultan hukum menjadi

Konsultan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Non-Litigasi Read More »

audit perpajakan

Peran Akuntan dalam Proses Audit Perpajakan Perusahaan

Audit perpajakan merupakan proses penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak yang diatur oleh undang-undang. Dalam menghadapi kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berubah, peran akuntan sangat penting untuk membantu perusahaan menjalani proses audit pajak dengan efisien dan juga tepat. 1. Menyiapkan Dokumen dan Data Keuangan Langkah awal dalam audit perpajakan adalah memastikan semua dokumen

Peran Akuntan dalam Proses Audit Perpajakan Perusahaan Read More »

akuntan publik

Tantangan Akuntan Publik dalam Menyikapi Pemeriksaan Pajak di Indonesia

Peran akuntan publik dalam dunia usaha tak hanya terbatas pada penyusunan dan juga audit laporan keuangan. Mereka juga menjadi ujung tombak dalam mendampingi wajib pajak menghadapi pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam praktiknya, akuntan publik menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerumitan regulasi hingga tuntutan independensi dalam situasi yang sangat sensitif. Pemeriksaan Pajak: Apa dan

Tantangan Akuntan Publik dalam Menyikapi Pemeriksaan Pajak di Indonesia Read More »

outsourcing akuntansi

Jasa Akuntansi Outsourcing: Hemat Biaya, Tapi Bagaimana Implikasi Pajaknya?

Di era digital yang terus berkembang, banyak perusahaan — baik skala kecil, menengah, hingga besar — mulai mengadopsi strategi efisiensi operasional dengan cara outsourcing jasa akuntansi. Tren ini semakin menonjol, terutama di tengah tuntutan bisnis yang membutuhkan kecepatan, akurasi, dan fleksibilitas. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat konsekuensi penting yang perlu diperhatikan, khususnya dalam hal

Jasa Akuntansi Outsourcing: Hemat Biaya, Tapi Bagaimana Implikasi Pajaknya? Read More »

Scroll to Top