Author name: admin

Pemerintah kembali memberikan insentif pajak kepada industri padat karya melalui PMK 10/2025. Kebijakan ini terancang untuk memperkuat daya saing sektor industri serta mengurangi beban perusahaan terkait pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan. Dengan adanya insentif ini, mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja serta mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Apa Itu PPh Pasal 21 DTP?

Pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur mengenai pemeriksaan pajak. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara melalui prosedur pemeriksaan yang lebih transparan dan juga efisien. Artikel ini akan membahas isi utama dari PMK 15/2025, perubahan signifikan yang dihadirkan,

Dalam rangka penegakan hukum di sektor perpajakan, penyidik pajak berhak untuk melaksanakan penggeledahan di rumah atau lokasi usaha yang dimiliki oleh tersangka yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana perpajakan. Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari serta mengamankan barang bukti yang dapat memperkuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun, langkah ini perlu dilaksanakan sesuai dengan

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, Program Studi D-4 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (UNDIP) telah meluncurkan inisiatif untuk menyelenggarakan program pendampingan dalam pengisian e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik). Kegiatan ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada wajib pajak, terutama kepada masyarakat umum dan pelaku usaha kecil, agar mereka dapat memahami dan melaksanakan pelaporan

Industri film dan bioskop tidak hanya melibatkan proses produksi dan penayangan film, tetapi juga mencakup aspek perpajakan yang perlu dipatuhi. Pajak yang diterapkan dalam sektor ini meliputi pajak hiburan, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai. Bagi pemilik bioskop dan para pelaku di industri film, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan sangat krusial untuk mencegah sanksi serta mengoptimalkan

Pemerintah berencana menghapus skema pajak penghasilan (PPh) final 0,5% yang selama ini diterapkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai alternatif, pelaku UMKM akan mendapatkan tarif pajak umum yang sudah ada berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Latar Belakang Kebijakan Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar