Indonesia telah resmi menerapkan kebijakan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax) sebesar 15% mulai tahun pajak 2025, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang diinisiasi oleh OECD dan G20 melalui Pilar 2 dari proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (MNEs) dengan memastikan mereka membayar pajak minimum di seluruh negara tempat mereka beroperasi.
Tujuan dan Manfaat
Penerapan Pajak Minimum Global memiliki beberapa tujuan penting:
- Menghindari persaingan tarif pajak yang tidak sehat, di mana negara-negara berusaha menarik investasi dengan menurunkan tarif pajak, yang dapat mengakibatkan erosi basis pajak.
- Mendorong kontribusi pajak yang adil, sehingga perusahaan multinasional membayar pajak sesuai dengan kegiatan ekonominya di berbagai negara, termasuk Indonesia.
- Meningkatkan penerimaan pajak negara, dengan mencegah pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah dan menjaga basis pajak nasional.
Mekanisme Penerapan
PMK 136/2024 menetapkan bahwa perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan lebih dari EUR 750 juta akan mendapatkan pajak minimum global 15%. Jika suatu entitas dalam grup tersebut memiliki tarif pajak efektif di bawah batas minimum, akan mendapatkan pajak tambahan melalui skema berikut:
- Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT): Pajak tambahan yang negara pungut ialah tempat usaha beroperasi, sebelum negara domisili induk memungut pajak tambahan.
- Income Inclusion Rule (IIR): Skema untuk mengenakan pajak pada penghasilan anak usaha luar negeri di negara domisili induk perusahaan.
- Undertaxed Payment Rule (UTPR): Pajak tambahan yang terkenakan jika penghasilan perusahaan tidak mendapat pajak sesuai standar minimum di negara manapun.
Baca Juga: Pajak Minimum Global: Langkah Bersama Cegah Penghindaran Pajak Multinasional
Tantangan dan Persiapan
Implementasi kebijakan ini menghadirkan beberapa tantangan, seperti:
- Kompleksitas perhitungan pajak: Penentuan tarif pajak efektif dan penghitungan pajak tambahan memerlukan sistem akuntansi yang tepat.
- Beban administrasi: Perusahaan harus mempersiapkan pelaporan pajak secara detail, termasuk penyampaian dokumen GLOBE Information Return (GIR) dan notifikasi lainnya.
- Dampak terhadap insentif pajak: Perusahaan yang saat ini menikmati insentif pajak seperti tax holiday mungkin akan terdampak dengan terberlakukannya skema Top-up Tax.
Pemerintah melalui DJP telah aktif melakukan sosialisasi, pendampingan, dan edukasi kepada perusahaan terdampak agar mereka dapat beradaptasi dengan kebijakan baru ini.
Kesimpulan
Implementasi Pajak Minimum Global (Pillar 2) di Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem perpajakan nasional dan memastikan bahwa perusahaan multinasional memberikan kontribusi yang adil terhadap perekonomian negara. Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung upaya global untuk menciptakan keadilan pajak, mencegah praktik penghindaran pajak, serta melindungi basis pajak nasional.
Meski membawa tantangan seperti kebutuhan penyesuaian regulasi, sistem pelaporan yang lebih kompleks, dan pengawasan yang lebih ketat, penerapan Pajak Minimum Global juga membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas sistem perpajakan Indonesia. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, otoritas pajak, pelaku usaha, dan konsultan pajak agar tercipta ekosistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.