20 Desember 2024

Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan kebijakan yang bertujuan mendukung sektor padat karya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Salah satu kebijakan terbaru adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan yang bekerja di sektor padat karya. Tujuan Kebijakan Kebijakan ini bertujuan untuk: Kriteria Penerima Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 […]

Pada 2024, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN ini berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang dikenakan pajak. Namun, untuk meringankan beban masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan pokok dan bahan baku industri, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menanggung 1% dari kenaikan PPN untuk

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang diterapkan pada konsumsi barang dan juga jasa yang terjadi di dalam negara. Seiring dengan perubahan regulasi perpajakan di Indonesia, tarif PPN mengalami penyesuaian dari 10% menjadi 12%. Namun, tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Ada barang dan jasa tertentu yang dikecualikan atau juga bebas dari pengenaan PPN

Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meringankan beban perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Dengan tarif yang rendah dan juga mekanisme yang sederhana, PPh Final 0.5% menjadi solusi bagi UMKM untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, agar usaha tetap berjalan sesuai hukum dan tidak terkena sanksi, pelaku UMKM wajib memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam artikel ini, kita akan membahas jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku UMKM/UKM dan bagaimana cara memenuhinya. Jenis Pajak yang Harus Terbayarkan